Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Bamsoet Sebut Pemerintahan Prabowo Arahkan Indonesia Lebih Mandiri!
JAKARTA, - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan torehan sejumlah capaian strategis yang menunjukkan arah kepemimpinan nasional yang semakin terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo.
Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta gangguan rantai pasok internasional, Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat fondasi kemandirian di sektor-sektor vital.
Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menilai bahwa tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo merupakan fase krusial dalam melakukan konsolidasi kebijakan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga mulai membangun basis ekonomi dan pangan yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan di masa depan.
“Menutup tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan sinyal kuat bahwa Indonesia bergerak ke arah yang lebih mandiri, berdaulat, dan siap menghadapi dinamika global,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (2 Januari 2026).
Dari sisi makroekonomi, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,12 persen sepanjang tahun 2025. Capaian ini dinilai positif, mengingat banyak negara lain masih berjuang menghadapi tekanan inflasi, penurunan daya beli, dan pelemahan sektor industri. Stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, inflasi terkendali dalam kisaran target, serta konsumsi rumah tangga tetap terjaga berkat kebijakan fiskal yang adaptif dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Bamsoet juga menyoroti disiplin fiskal sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pemerintah. Defisit anggaran berhasil dijaga dalam batas aman, belanja negara difokuskan pada sektor-sektor produktif, dan program perlindungan sosial diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta meminimalkan potensi gejolak sosial.
Di sektor investasi, realisasi penanaman modal menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada semester pertama tahun 2025, nilai investasi tercatat mencapai Rp 942 triliun atau tumbuh lebih dari 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut tersebar di sektor industri pengolahan, energi, pertambangan berbasis hilirisasi, hingga pembangunan infrastruktur strategis, serta berhasil menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja.
"Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian kebijakan, stabilitas politik, dan arah pembangunan nasional," jelas Ketua DPR RI ke-20 tersebut.
Pemerintahan Presiden Prabowo juga dinilai konsisten dalam mempercepat agenda hilirisasi sumber daya alam. Sepanjang tahun 2025, sejumlah proyek pengolahan mineral dan energi mulai beroperasi maupun memasuki tahap lanjutan. Hal ini berdampak positif pada peningkatan nilai tambah komoditas nasional, pertumbuhan ekspor produk olahan, dan pengurangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Di sektor pangan, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional. Produksi beras nasional meningkat signifikan, cadangan beras pemerintah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, serta harga pembelian gabah petani naik hingga Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat stok pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara di bidang energi, pemerintah mulai menjalankan transisi energi secara lebih realistis, dengan memperkuat ketahanan energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, penguatan cadangan energi nasional, serta peningkatan investasi pada energi baru dan terbarukan.
Pembangunan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar anak sekolah dan kelompok rentan. Pemerintah juga memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan memperkuat fasilitas kesehatan primer.
Dalam konteks geopolitik global, pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan kembali politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan yang lebih tegas dan strategis, serta memperkuat kerja sama pertahanan.
Meski demikian, Bamsoet mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat terlena. Tantangan seperti ketimpangan ekonomi, pemerataan pembangunan antarwilayah, efektivitas birokrasi, serta transparansi dan akurasi data masih memerlukan perhatian serius.
"Capaian tahun pertama patut diapresiasi, namun konsistensi kebijakan, transparansi, serta keberanian melakukan evaluasi akan menentukan apakah fondasi yang dibangun sepanjang 2025 benar-benar kuat dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.
